BONE – PenaAktual.com – Proyek Pembangunan jembatan yang menghubungkan jalan palattaE dan jalan tanah batuE Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sulawesi selatan tahun Anggaran 2022 hingga kini belum rampung – rampung juga justru pembangunannya menjadi Sorotan publik.
Proses Pembangunan yang di kerjakan CV..VIQRY SANJAYA PUTRA sejak Agustus 2022 sampai ahkir bulan Pebruari 2023 ini belum juga rampung, sementara proyek ini menggunakan uang negara kurang lebih 4 milia Rupiah.
Bahkan sesuai dengan fakta di temukan di lokasi pekerjaan, baru sekitar realisasi 15% artinya kuat dugaan kalau proyek tersebut bermasalah
Data yang dihimpun media ini, saat melakukan penelusuran di lokasi, para penanggung jawab perusahaan sudah tidak pernah ada lagi dilokasi proyek, menurut warga yang tidak mau disebut identitasnya,
Akan tetapi salah satu warga setempat bernama Petta olleng yang di percayakan oleh perusahaan, sebagai penjaga logistik, mengotrol jalannya pekerjaan. Salah seorang bernama Petta Olleng yang ditemui, awak media, yang di berikan kepercayaan dan tanggung jawab tersebut, mengatakan” Awalanya pekerjaan tersebut di pihak ketigakan.
“Semua orang orang perusahaan tidak ada lagi, karena dana tidak cair sehingga pemborong pihak ke tiga berhenti ” ucapnya
Lanjutnya “bukan itu saja bahkan konsultan teknik, konsultan pengawasan sudah pulang dengan alasan habis kontrak dan tidak pernah dapat gaji.semenjak dikerjakannya proyek ini.” Jawabnya
Dikatakan pula , sekarang tinggal buruh, itu pun yang tinggal warga setempat dan saya menjadi pengawas.”katanya saat mengawasi pengecoran jembatan palattae.Selasa, 20/02/2023 yang lalu.
“Bagaimana pekerja dan pengawas tidak lari, kalau tak ada gaji.sementara harga material lokal, seperti batu gunung, pasir, belum ada pembayaran, padahal sudah menggunakan puluhan kubik, alasannya belum ada pencairan dana proyek.” Keluhnya.
Ketua DPD II Gempa Indonesia Kabupaten Bone Andi Abu Mappa, SH, angkat bicara, terkait pekerjaan jembatan yang diduga bermasalah”Menurutnya, ini harus di usut tuntas oleh Aparat Penegak hukum (APH), dan mecarii tahu, masalah dari perencanaan,
kuat dugaan jangan sampai ada kongkalikong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan melakukan pemanggilan kepada PPK, dan di periksa oleh aparat penegak hukum.(Nursalam )
Komentar