(*)
(*)
BONE (Sulsel) – PenaAktual .com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Bone, dan Kejaksaan Negeri Bone melakukan pertemuan terkait Sosialisasi dan Koordinasi Intruksi Presiden RI (Inpres) No. 2 Tahun 2021.
Sosialisasi dihadiri langsung Sekretaris Daerah Bone Drs. H. Andi Islamuddin, M.H., bersama Kajari Bone A. Jazuli S.H.,M.H., dan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan KC Bone Andi Fajar di La Sugi Cafe, Jl. Jend. Sudirman Watampone Rabu,( 9 /8/ 2023.)
Dijelaskan Andi Fajar jika Inpres 02 tahun 2021 tentang optimalisasi program BPJS ketenagakerjaan, diintruksikan agar Pemerintah Daerah, Kejaksaan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing – masing
“Evaluasi dan monitoring yang dilakukan bertujuan untuk perluasan kepesertaan BPJS Tenagakerjaan melalui ekosistem desa dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pesertanya.” Ungkap, Andi Fajar.
Menurut Andi Fajar dimana program ini telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bone melalui ekosistem desa yang merupakan langkah Strategis Sehingga kedepannya program BPJS ketenagakerjaan ini bisa terimplementasi secara Paripurna di Kabupaten Bone
Andi Fajar harapkan semua pekerja yang belum terdaftar program BPJS ketenagakerjaan segera daftarkan diri karena manfaatnya banyak tentunya sebagai jaring pengaman sosial sebagai sistem jaminan sosial bagi masyarakat pekerja ketika mengalami resiko-resiko tertentu Seperti jaminan kecelakaan kerjanya jaminan kematian jaminan hari tua jaminan pensiunnya bahkan jaminan kehilangan pekerjaannya
Andi Islamuddin, Sekda Bone mendukung upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui ekosistem desa.
Olehnya itu Ia berharap program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bone secara keseluruhan.
“ Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen akan terus mendukung berbagai program jaminan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” ucapnya
“Perrtemuan ini menjadi kesempatan penting untuk memastikan bahwa program perluasan kepesertaan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melibatkan potensi penyimpangan”.Kata Kajari Bone A. Jazuli S.H.,M.H.
,Ditambahkan juga akan melakukan pengawasan ketat untuk menjaga integritas program dan memastikan hak-hak peserta terlindungi dengan baik.Diharapkan dalam pertemuan ini tercipta kolaborasin antara BPJS Ketenagakerjaan,
Turut hadir dinas tenaga kerja Dinas Sosial keuangan kemudian perizinan Dinas Pemberdayaan Desa PMD Kemudian dan inspektorat
Komentar