(*)
(*)
BONE (Sulsel) – Penaaktual.com – Karena Merasa dibohongi dari pihak BKPSDM Bone , terkait pengangkatan P3K tahun 2023, ratusan satgas Damkar Bone menyerbu kantor BKPSDM yang berada di kantor Bupati Bone dengan mengendarai beberapa unit mobil damkar , Kamis (21/12/2023)
Sambil berorasi memanggil nama PJ. Sekda Andi Guntur yang pernah menjanjikan bahwa kuota untuk damkar 25 ternyata yang diterima hanya 4 orang itupun masuk kategori dua , sementara ada 40 anggota damkar poinnnya di atas 400
Dari beberapa informasi yang di peroleh di lokasi aksi demo Selebihnya 21 orang itu dari instansi lain dimana poinnya hanya sekitar 390 poin bisa lulus , masa yang poin 400 tidak lulus kata mereka Lalu ditambahkan, “Sesuai keputusan menpan bahwa aturan mainnya 2 tahun dgn instansi yg relevan baik pendaftaran dan tanda bukti pengalaman kerja , tetapi kenapa terbuka untuk umum” teriaknya lagi
Anggota damkar lainnya Sudirman mengatakan kenapa ada yang di luluskan pengangkatan sebagai P3K padahal tidak ada pengalaman di bidang damkar ini sudah tidak relevan kinerja BKPSDM selaku Panselda kab. Bone Begitupun Wahyu, menyebutkan bahwa Semua bertentangan surat keputusan Kemenpan RB tentang mekanisme penerimaan ASN dimana sudah jelas diatur , setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja sesuai bidang masing masing
Menurut mereka , Kabupaten lain saja di kunci. semua yang berkompetisi betul2 anggota pemadam tidak ada yang campur , lalu di Bone kenapa terjadi seperti ini , kami khawatirkan adanya rekayasa berjamaah maka itu BKD di cap penuh rekayasa berjamaah, aturan pun di tabrak
“Andai kata memang untuk umum yang di prioritaskan di kategori dua yg tidak relevan dgn bidangnya buat apa kami ke Makassar buang2 waktu” ujarnya mereka lagi,.Apalagi Kuota 25 ini kan dipersiapkan untuk danton di kecamatan, begitu juga Mako dan dirgemency, jadi maunya kan standby 24 jam” tuturnya
Usai menyampaikan aspirasinya mereka kemudian lanjutkan ke DPRD Bone langsung di terima Komisi I dipimpin Ade Ferry Afrizal SH. M.Sc dan Rangga Risa Swara SH .didampingi Sekwan dan Ishan Saimin
Setibanya Langsung mereka menyampaikan aspirasinya persoalan seleksi penerimaan P3K untuk damkar yang dinilai bertentangan dengan aturan menpan RB dan surat Kemendagri Termasuk mereka akan membawa persoalan ini kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi (BKN ) juga kementrian dalam negeri cg. Direktur jendral bina administrasi kewilayahan sebagai instansi pembina JF damkar dan JF analisis kebakaran agar memeriksa Panselda kab. Bone terkait kebijakan dalam proses seleksi P3K di kab. Bone
“Jika persoalan ini tidak ada titik temunya , maaf jika kami semua tidak akan melakukan aktifitas atau tidak akan bekerja
Komentar