(*)
(*)
BONE – PenaAktual . com – Dewan perwakilan rakyat (DPRD) kab. Bone menggelar Rapat Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD kab. Bone, Irwandi Burhan, SE.,MM , Selasa (02/7/2024.)
Rapat Paripurna kali ini membicarakan dua hal penting terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Bone T. A 2023 dan Pengambilan Keputusan DPRD dalam rangka Persetujuan penetapannya Rapat ini dihadiri wakil ketua DPRD bersama Pj Bupati Bone Drs H.Andi Islamuddin.MH, Pj. Sekda dan Pj. Sekwan serta sejumlah OPD begitupun pejabat dan para camat .
Ada delapan fraksi yang membacakan pendapar akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bone tahun anggara 2023,
yaitu, Fraksi PAN, dengan juru bicara Suryanto, Fraksi KPNR juru bicara Muhammad Asrullah,Fraksi Gerindra juru bicara Justina,SE, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar juru bicara Andi Muhammad Idris Rahman, Fraksi Nasdem juru bicara Suharni, Praksi PKS juru bicara Suradi dan Praksi BDP dengan juru bicara Bachtiar Malla.
Setelah melalui tahapan dan proses Raperda tentang pertanggung jawaban APBD kabupaten bone tahun anggaran 2023, maka Dari semua fraksi DPRD kabupaten bone menyetujuinya.Meskipun semua fraksi menyetujui bukan berarti tidak memiliki catatan seperti halnya Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar.memiliki catatan keras terkait pelaksanaan pembangunan dan kemajuan ekonomi.
Ini diungkap Justina,SE dari Praksi Gerindra mengatakan, hendaknya pemerintah dalam penyerapan APBD agar bisa mengakomodir sesuai peruntukannya Karena bisa berdampak yang sangat beragam. Mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal pembangunan mandek, pergerakan ekonomi melemah dan dampak negatif lainnya. Lantaran total pendapatan daerah belum.mencapai dari target APBD yang ditargetkan
Bukan itu saja Justina pun minta agar memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD pembangunan inprastruktur perkembangan perekonomian dan pelayanan Masyarakat Sehingga apa yang menjadi program cita cita bersama untuk kemajuan kabupaten bone.terlaksana
Sementara Fraksi Golkar, dalam catatannya melalui Andi Muhammad Idris Rahman menyampaikan 1. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian perikatan kontrak pasar sentral palakka yang berdasarkan target sebesar 20 Milyar namun dalam pencapaian target baru terealisasi sebesar kurang lebih 200 juta rupiah.
2. Harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja perunda air manurungnge, karena berdasarkan data dan penemuan hasil BPK laporan keuangan yang terjadi tidak seimbang antara pendapatan belanja dan kegiatan. Oleh karena itu disarankan untuk tidak menambah karyawan baru dan segera mungkin melakukan evaluasi.
3. Perlunya monitoring terhadap kinerja pada pendapatan daerah target pencapaian asli pendapatan daerah yang masih jauh dari harapan kita semua. Termasuk Pembayaran hutang pemerintah daerah harus dicairkan sebelum APBD perubahan ditetapkan tahun anggaran 2024.
Fraksi golkar memandang tahun 2023 sangat memprihatinkan walaupun BPK memberikan opini tanpa pengecualian .”Terang Andi Muhammad Idris Rahman.
Sementara fraksi lainnya seperti PAN dalam catatannya mengharapkan lebih tepat sasaran dan benar guna memenuhi keinginan Masyarakat yang sesuai kebutuhan dan kesejahteraan.Begitupun Fraksi .KPNR Mengingatkan agar masukan dan kritikan yang bersipat otentik segera ditindak lanjuti,
Untuk seluruh OPD yang menyerap anggaran yang masih rendah anggara 2023, kiranya bergerak lebih cepat dan merealisasikan program kegiatannya. Kamipun berharap kepada pemerintah daerah khususnys Pj. Bupati Bone, agar bisa menyelesaiakan persoalan yang ada selama ini menjadi komsumsi publik sebelum di akhir jabatan.
Komentar