PAREPARE – PENAAKTUAL.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kota Parepare kerja sama Pemerintah Kota Parepare sukses melaksanakan Workshop Jurnalistik Kehumasan 2026.
Workshop sehari namun padat materi dan interaktif itu berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (3/2/2026).
Hadir dalam pembukaan workshop, Ketua PWI Parepare Fatahuddin, Ketua Panitia Awaluddin beserta jajaran PWI selaku pelaksana.
Begitupun jajaran Forkopimda, di antaranya Wakapolres Parepare, Ketua Pengadilan Negeri Parepare, perwakilan Kejari Parepare, perwakilan Dandim 1405 Mallusetasi, perwakilan Danyon Brimob.
Dari Pemkot Parepare, Sekda hadir bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah seperti Kadis Kominfo dan beberapa pejabat lainnya, sejumlah guru, kepala sekolah, Puskesmas, dan stakeholder lainnya.
Workshop dibuka resmi oleh Sekda Kota Parepare Amarun Agung Hamka mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid sekaligus menjadi keynote speech (pembicara utama) dalam kegiatan.
Narasumber berkompeten menjadi pemateri dalam kegiatan yakni Suwardi Thahir, wartawan senior yang kini menjadi Asesor Dewan Pers dan juga Wakil Ketua PWI Sulsel, serta Rudi “Spiderman” Hartono, penggiat media sosial dan konten kreator aktif di Sulsel.
Puluhan peserta kegiatan yang merupakan jajaran Humas di setiap Perangkat Daerah lingkup Pemkot Parepare, termasuk sekolah dan Puskesmas, ditambah utusan BUMD, BUMN, hingga instansi vertikal, antusias mengikuti workshop karena penyajian materi yang menarik dan berbobot.
Sekda Amarun Agung Hamka dalam keynote speech-nya mengapresiasi kegiatan workshop sebagai ruang pembelajaran yang relevan di era keterbukaan informasi publik saat ini.
Hamka, sapaan akrab Sekda mengemukakan, Workshop Kehumasan ini penting untuk meningkatkan kompetensi Humas dalam komunikasi strategis, manajemen citra, dan pengelolaan konten digital, khususnya bagi instansi pemerintah, BUMD maupun BUMN dan instansi vertikal.
Karena itu, workshop ini menjadi investasi besar untuk peningkatan kualitas kehumasan khususnya di lingkungan pemerintahan.
“Kami juga mengapresiasi inisiatif PWI Parepare atas kesediaannya berbagi ilmu jurnalistik dan kehumasan kepada jajaran Perangkat Daerah di tengah efisiensi, namun dengan tetap mengedepankan profesionalisme,” ujar Hamka.
Sementara Suwardi Thahir dalam materinya mengulas tentang peran Humas dalam membangun citra instansinya, dan penekanan”Jangan takut Bermedsos”.
Suwardi, mantan Pemimpin Redaksi Harian Fajar ini membawakan materi dalam dua sesi. Sesi satu tentang Dasar Jurnalistik untuk Humas, Dasar Jurnalistik dan Etika Pers, dan sesi dua tentang Teknik Penulisan Berita Kehumasan.
Suwardi mengungkapkan, di era digital saat ini terjadi pergeseran dalam kerja-kerja jurnalistik. Hadirnya platform media sosial dan teknologi digital menjadikan semua orang bisa menjadi produsen informasi, sepanjang memenuhi kaidah jurnalistik semua orang bisa menjadi jurnalis.
Karena itu muncullah istilah media mainstream seperti koran, tv, radio, online, dan media anti-mainstream seperti WhatsApp (WA), Instagram (Ig), Facebook (Fb), tiktok, YouTube, Twitter, dan lainnya.
Namun hadirnya media anti-mainstream bisa berdampak negatif, seperti informasi hoaks, miscaption, deepfake, ajakan palsu, narasi sesat pikir, argumen yang seolah terlihat benar, padahal tidak valid tujuannya untuk menyesatkan orang.
Penyebaran informasi negatif ini bahkan lebih cepat dibanding informasi positif atau yang meluruskan informasi negatif tersebut.
“Bahkan kalau ada peristiwa, wartawan sesungguhnya dikalahkan oleh netizen. Wartawan baru pulang ke kantornya, informasi sudah ada di media sosial. Namun perlu ada batasan, karena jika tidak, yang terjadi adalah kekacauan merugikan banyak orang,” ingat Suwardi.
Karena itu untuk mencegah informasi negatif, Suwardi menekankan, perlu dibangun kolaborasi antara pemerintah bersama Perangkat Daerah khususnya komunitas Humas dan komunitas wartawan. Kolaborasi ini harus solid agar tidak mudah diserang oleh netizen.
“Ekosistem informasi harus dibangun secara bersama, kolaboratif antara wartawan, Pemda, ASN, dan kita semua,” pinta Suwardi yang juga Tenaga Ahli Bidang Hukum, Informasi dan Publikasi Publik Kementerian Pertanian RI.
Rudi Hartono yang dikenal berkat aksi Spiderman dalam konten-kontennya berbicara pada sesi ketiga tentang Strategi Kehumasan dan Media Sosial Pemerintah.
Rudi yang mengelola puluhan akun media sosial memaparkan tentang empat pilar konten Humas di antaranya konten berisi informasi, mengedukasi, humanis, klarifikasi tentang informasi keliru, hoaks dan lainnya.
Namun tantangan bagi Humas instansi pemerintah di antaranya memiliki akun medsos, tapi sepi. Kemudian konten hanya seremonial, bahasa yang digunakan terlalu formal dan kaku padahal seharusnya lebih komunikatif, pengelola medsos takut salah sehingga tidak jadi posting konten, dan kurang koordinasi antar bidang.
Karena itu, Rudi menekankan, perlu kolaborasi di internal instansi untuk melancarkan kerja-kerja Humas. Karena Humas butuh data dari bidang teknis, butuh dukungan pimpinan, serta alur persetujuan yang jelas.
“Pesan kunci bagi Humas instansi, media sosial adalah wajah instansi. Humas adalah penjaga kepercayaan publik. Konsistensi lebih penting dari viral. Humanis tidak mengurangi wibawa. Intinya dalam penyajian konten harus akurat, jelas, objektif, dan menarik,” tandas Rudi.
