(*)
BONE — PENAAKTUAL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Provinsi serta kabupaten/kota se-Sulsel Semester I yang digelar pada Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj Fatmawati Rusdi, yang juga Ketua TPPS Provinsi Sulsel. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Bone Dr H Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., selaku Ketua TPPS Kabupaten Bone, serta para wakil bupati/wali kota yang juga menjabat Ketua TPPS kabupaten/kota se-Sulsel dan stakeholder terkait.
Rapat tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, BKKBN, Bappeda, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, serta unsur masyarakat. TPPS berfungsi sebagai wadah koordinasi agar intervensi pencegahan dan penanganan stunting berjalan konvergen, terintegrasi, dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Fatmawati mengapresiasi kehadiran para Ketua TPPS beserta stakeholder yang terlibat dalam penanganan stunting. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak penting untuk memastikan program berjalan efektif hingga tingkat bawah.
“Yang hadir langsung sebagai Ketua TPPS bersama stakeholder terkait tentu menjadi perhatian dan apresiasi dari saya. Insentif atau dukungan yang ada nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi, bantuan, maupun kebutuhan lain yang mendukung percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati.
Dia mengatakan kondisi kesehatan anak-anak di Sulsel terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, sarana pendukung di lapangan, khususnya peralatan untuk mengukur kondisi anak, juga perlu menjadi perhatian.
“Saya pernah berkunjung dan menemukan alat yang digunakan bermasalah atau rusak. Karena itu, saya minta setiap puskesmas mendata peralatan yang rusak dan membuat berita acaranya. Data tersebut penting agar bisa kita anggarkan. Tanpa alat yang baik, kita akan kesulitan mendapatkan data yang akurat,” tegasnya.
Fatmawati menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar menentukan kebijakan penanganan stunting. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
“Kita tidak boleh ego sektoral. Persoalan stunting ini harus kita selesaikan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat. Dengan koordinasi multisektor, kita optimistis penurunan stunting dapat terus diwujudkan meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran,” katanya.
Dia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyatukan persepsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan langkah penanganan stunting yang tepat sasaran.
“Rapat ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen kita, sehingga setiap upaya percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan baik, terukur, dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Stunting Bone Turun, Sementara itu, saat memaparkan kondisi penanganan stunting di Kabupaten Bone, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan adanya penurunan jumlah kasus.
Berdasarkan data TPPS Bone, jumlah kasus stunting pada Januari 2026 tercatat 608 anak. Angka tersebut turun menjadi 370 anak hingga September 2026.
Secara persentase, angka stunting juga disebut turun dari 1,48% pada Januari menjadi 1,04% pada September 2026.
“Alhamdulillah, berdasarkan data yang kami miliki, kasus stunting di Bone terus mengalami penurunan. Dari 608 anak pada Januari 2026, sampai September turun menjadi 370 anak. Persentasenya juga turun dari 1,48 persen menjadi 1,04 persen,” ungkap Andi Akmal.
Dia mengatakan Pemkab Bone telah membangun komitmen bersama seluruh jajaran dalam penanganan stunting. Komitmen tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan kesepakatan bersama agar setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap capaian di wilayahnya.
“Bersama Bapak Bupati Bone, kami sudah membuat MoU dan kesepakatan bersama. Komitmennya jelas, kalau persoalan stunting tidak diselesaikan sesuai target dan tanggung jawab yang diberikan, maka pimpinan harus siap dievaluasi atau diganti. Ini bentuk keseriusan kami agar penanganan stunting tidak hanya menjadi program di atas kertas,” tegasnya.
Selain intervensi kesehatan, Pemkab Bone memperkuat pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui kerja sama dengan Baznas berupa bantuan sembako dari desa ke desa.
Kegiatan tersebut juga disertai sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari upaya mencegah persoalan stunting sejak hulu.
“Penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami masalah. Kita juga bergerak dari hulu, termasuk melalui kerja sama dengan Baznas dari desa ke desa serta sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini. Kalau pencegahan kita kuatkan, maka potensi stunting di masa mendatang juga bisa ditekan,” jelasnya.
Wabup Bone Andi Akmal menambahkan pemerintah juga memastikan anak yang membutuhkan penanganan medis segera mendapatkan pelayanan. Puskesmas bersama aparat setempat diarahkan bergerak cepat membawa anak yang sakit ke rumah sakit jika membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kami ingin tidak ada anak yang terlambat mendapatkan penanganan. Jika ada yang sakit dan membutuhkan pelayanan lebih lanjut, kepala puskesmas bersama aparat setempat harus segera membawa ke RSUD. Kami juga siap jika capaian Bone harus diukur dan diverifikasi sesuai data yang kami sampaikan,” pungkasnya.
