<*>
BONE – PENAAKTUAL.COM – Usai aksi unjuk rasa yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone pada 12 Agustus 2025 baru baru ini , Komisi II DPRD Bone langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
RDPU ini dilakukan guna membahas persoalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD Bone, Kamis (21/8/2025),
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muhammad Idris Rahman di hadiri Ketua HMI Bone Andi Miftahul Amri dan Ketua PMII Bone Zulkifli, bersama pengurus masing-masing organisasi serta perwakilan sekda Bone, BKD, Bapenda , Kabag hukum sekda bone, dan pertanahan
Dari awal rapat dibuka mahasiswa langsung mempertanyakan alasan DPRD baru menggelar RDPU setelah Pemerintah Kabupaten Bone memutuskan membatalkan kenaikan PBB-P2. Padahal, saat aksi di DPRD, khususnya oleh PMII, mereka telah melayangkan ultimatum agar RDPU segera dilaksanakan dalam waktu 2×24 jam setelah unjuk rasa.
“Persoalan RDPU harus dilaksanakan sebelum adanya bentrokan kenapa baru di laksanakan dan ini wajib di pertanyakan ada apa, jadi mosi tidak percaya ke pada DPRD Bone”ucap Ketua HMI Bone Andi Miftahul Amrid 
Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli, menegaskan bahwa janji DPRD untuk melaksanakan RDPU harus direalisasikan tepat waktu. Menurutnya, persoalan PBB-P2 telah menimbulkan keresahan masyarakat karena dinilai memberatkan, sehingga transparansi dan evaluasi kebijakan menjadi hal yang mutlak.
“Kami sudah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. DPRD telah berjanji akan melaksanakan RDPU terkait PBB-P2. Kami beri waktu 2×24 jam. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar,” tegas Zulkifli.
Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan. RDPU justru baru digelar setelah pemerintah resmi membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2.
“Jadi bupati dan DPRD yang harus di evaluasi adalah hubungan kordinasi yang baik karena melihat gejolak ini pemerintah harus cepat merespon, kenapa sudah terjadi benturan dan aksi berjilid jilid baru ujung ujungnya juga di tunda” ujar ketua HMI
Hal ini kembali dipertanyakan oleh HMI dan PMII. Menanggapi itu, Andi Alang justru melemparkan tanggung jawab kepada Ketua DPRD.
Jawaban tersebut dianggap tidak relevan oleh mahasiswa, terlebih ketika Andi Alang menyebut bahwa Fraksi Golkar juga menolak kebijakan tersebut, sehingga suasana rapat semakin memanas.
Merasa tidak mendapatkan jawaban yang sejalan dengan tuntutan mereka, HMI dan PMII akhirnya kompak melakukan walk out. Mereka menilai DPRD hanya melakukan pencitraan seolah-olah memperjuangkan aspirasi rakyat, padahal sebelumnya DPRD telah lebih dulu menggelar rapat paripurna tanpa melalui RDPU.
Kepada awak media, kedua ketua lembaga kemahasiswaan itu menegaskan terkait dengan penarikan SPPT diharapkan ada surat edaran atau keputusan yang di keluarkan oleh bupati Bone begitupun sebaliknya SPPT yang sudah terbagi cetakan ke dua ada konfirmasi pengembalian pembayaran bagi masyarakat yang terlanjur membayar .
Dan selanjutnya mereka akan terus akan mengawal dan memantau pembatalan kebijakan pemerintah tersebut dan kelebihan hak pembayaran pajak PBB P2 masyarakat yang sudah terlanjur
Komentar