<*>
BONE — PENAAKTUAL.COM – Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bone di Ruang Command Center, Gedung A lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, (23/10/2025).
Hadir Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Andi Rahadian, SH., LL.M. bersama Tim Evaluasi.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merupakan proses penilaian tahunan terhadap pemerintah daerah (pemda).
Tujuan utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil atau outcome.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Andi Rahadian, S.H., LL.M, mengatakan pihaknya ingin melihat perkembangan kinerja Pemerintah Kabupaten Bone.
“Kenaikan nilai SAKIP menunjukkan adanya perbaikan di berbagai level. Saat ini nilainya B, namun sudah memiliki dasar yang kuat untuk peningkatan ke penilaian yang lebih baik,” ujar Andi Rahadian.
Ia menjelaskan, SAKIP memiliki dampak langsung terhadap masyarakat karena memastikan dokumen perencanaan perangkat daerah lebih spesifik, berorientasi hasil, dan tepat sasaran.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bone dapat memanfaatkan kesempatan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja.
“Kita perlu memperoleh data yang akurat untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan program dengan baik dari kacamata Kementerian PANRB. Mudah-mudahan Kabupaten Bone bisa naik level,” tambahnya.
Sementara, Wabup Bone menyampaikan, hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan kinerja dengan perolehan nilai B.
Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan peningkatan ke nilai BB bahkan A pada tahun berikutnya.
Menurutnya, sejumlah langkah telah dilakukan untuk memperkuat kinerja, antara lain peningkatan kompetensi evaluator internal, perbaikan kualitas kinerja, serta perencanaan pembangunan yang lebih terarah untuk lima tahun ke depan. Upaya ini juga mendukung program nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Selain peningkatan kinerja birokrasi, Kabupaten Bone juga berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi pangan lokal.
Wabup Bone juga memaparkan capaian prestasi Bone pada peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan, “Kabupaten Bone meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni, pertama Peringkat Terbaik Kabupaten/Kota se-Sulsel Kategori Kontribusi Produksi Padi, dengan capaian 754.645 ton atau 15,66% dari total produksi padi Sulsel, kedua Peringkat Terbaik Kategori Kontribusi Produksi Jagung Tertinggi, dengan capaian 597.800 ton atau 23,80% dari total produksi jagung provinsi serta yang ketiga Peringkat Terbaik Kategori Persentase Belanja Infrastruktur Jalan, dengan anggaran sebesar Rp192,02 miliar dalam APBD Kabupaten Bone tahun 2025”.
“Pemkab Bone juga melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran dari Rp6,5 miliar menjadi Rp80 miliar yang berdampak langsung pada masyarakat. Peningkatan pembangunan didukung melalui program CSR BUMN, bantuan keuangan provinsi, serta pembiayaan dari kementerian pusat”.
“Selain itu, pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” tukasnya.
Andi Akmal Pasluddin juga menjelaskan, dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja, Pemkab Bone menerapkan dua aplikasi digital, yakni Songkok Bone (Sistem Kinerja Organisasi Kabupaten Bone) yang dikembangkan Bappeda, dan Siakuda Nexa dari BKAD Bone.
Melalui transformasi digital dan penguatan sistem akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan peningkatan kinerja birokrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Komentar