(*)
MAKASSAR – PENAAKTUAL.COM -.Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.S.P.,M.M menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (7/5/2026)
HLM ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan antara TPID Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh TPID kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.
(*)
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi dengan mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HKBN Iduladha 2026”.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya sinergi dan langkah antisipatif seluruh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Iduladha.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh kabupaten/kota agar ketersediaan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh TPID di Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga secara rutin, serta mengoptimalkan langkah intervensi apabila terjadi gejolak harga di masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, dalam paparannya menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (mtm), lebih rendah dibanding Maret 2026 yang mencapai 0,59 persen. Secara tahunan, inflasi Sulsel tercatat sebesar 2,50 persen (yoy), sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,17 persen (ytd).
Dalam paparan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel, Kota Palopo tercatat mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,47 persen, sedangkan Kabupaten Wajo mengalami deflasi terdalam sebesar 0,52 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami deflasi sebesar 0,06 persen (mtm). Meski demikian, komoditas seperti tomat, cabai rawit, ikan layang, ikan bandeng, dan telur ayam ras masih menjadi penyumbang inflasi di sejumlah daerah.
Sementara itu, perkembangan harga pangan strategis hingga Minggu I Mei 2026 menunjukkan kenaikan harga pada cabai merah, gula pasir, daging sapi, dan minyak goreng. Sedangkan telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit mengalami penurunan harga. Harga beras relatif stabil.
TPID Sulsel juga menyoroti pentingnya penguatan neraca pangan melalui aplikasi SIGAP SULTAN untuk mendukung pengendalian inflasi. Upaya yang dilakukan antara lain integrasi data harga dan stok pangan, penguatan sistem pelaporan stok, serta penambahan fitur Early Warning System (EWS).
Selain itu, kabupaten/kota di Sulsel didorong menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2025–2027 dan menyampaikan laporan triwulanan TPID secara tepat waktu guna memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone siap mendukung langkah pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan harga bahan pokok di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Bone terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar distribusi dan pasokan tetap lancar,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan instansi terkait menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah secara berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, para bupati/wakil bupati dan wali kota, Kepala OJK, kepala instansi vertikal terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui forum HLM TPID ini, diharapkan tercipta koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Iduladha 2026
