(*)
BONE – PENAAKTUAL.COM – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bone, melakukan kunjungan ke UPT Puskesmas Salomekko, Jalan Poros Bone-Sinjai, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan sekaligus memastikan kesiapan jajaran Puskesmas Salomekko dalam mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Selain meninjau kondisi puskesmas, Andi Akmal juga menggelar pertemuan bersama jajaran pegawai puskesmas, para bidan desa, serta stakeholder terkait.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (7/10/2026). Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, yang juga selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel, dan dihadiri para ketua TPPS kabupaten/kota se-Sulsel bersama stakeholder terkait.
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Bone menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan dalam upaya menekan angka stunting. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah anak yang mengalami stunting di Kabupaten Bone terus mengalami penurunan sepanjang 2026.
Pada Januari 2026, tercatat sebanyak 608 anak atau 1,48 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 370 anak atau 1,04 persen hingga September 2026.
Wakil Bupati Bone mengatakan, capaian tersebut perlu diapresiasi, namun tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri. Menurutnya, tren penurunan harus terus dijaga dan dipercepat hingga angka stunting di Kabupaten Bone dapat ditekan serendah mungkin, bahkan ditargetkan mencapai nol.
“Data yang kita lihat dalam rapat TPPS menunjukkan penurunan yang cukup baik. Dari 608 anak pada Januari, sampai September sudah turun menjadi 370 anak. Persentasenya juga turun dari 1,48 persen menjadi 1,04 persen. Ini tentu menjadi kabar baik, tetapi pekerjaan kita belum selesai,” kata Andi Akmal.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah desa untuk memastikan setiap anak yang berisiko mendapatkan penanganan secara tepat.
“Target kita bukan hanya menurunkan angka, tetapi bagaimana kasus ini bisa terus ditekan sampai benar-benar mencapai angka nol. Karena itu, saya meminta seluruh stakeholder bekerja bersama, terutama di wilayah masing-masing. Puskesmas, bidan desa, pemerintah kecamatan dan desa harus saling berkoordinasi dan memastikan tidak ada kasus yang luput dari perhatian,” tegasnya.
Menurut Andi Akmal, upaya percepatan penurunan stunting harus dimulai dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena dapat mengetahui secara langsung kondisi keluarga dan anak di wilayahnya.
Karena itu, ia meminta agar hasil evaluasi TPPS tidak berhenti pada rapat dan laporan administrasi, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi, hingga penguatan edukasi kepada orang tua harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita ingin semua bergerak bersama. Jangan sampai puskesmas bekerja sendiri, bidan bekerja sendiri, desa juga berjalan sendiri. Data harus sama, persoalan harus diketahui bersama, kemudian intervensinya juga dilakukan bersama. Kalau kolaborasi ini berjalan sampai tingkat desa dan kelurahan, saya yakin angka 1,04 persen ini masih bisa kita turunkan lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga meminta jajaran Puskesmas Salomekko memperkuat koordinasi dengan bidan desa dan pemerintah desa dalam melakukan pemantauan terhadap anak yang masuk kategori stunting maupun berisiko stunting.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut sekaligus untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh keluarga sasaran.
“Yang paling penting adalah kerja nyata di lapangan. Kita harus tahu siapa anaknya, di mana keluarganya, apa penyebabnya dan apa intervensi yang sudah dilakukan. Kalau semua stakeholder memahami perannya masing-masing dan bekerja bersama sampai ke desa, maka peluang kita untuk mencapai zero stunting akan semakin besar,” pungkas Andi Akmal.
Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan tren penurunan kasus stunting dapat terus dipertahankan hingga akhir 2026, dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan secara tepat, terukur, serta berkelanjutan hingga tingkat desa dan keluarga.
