(*)
BONE – PENAAKTUAL.COM – Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dihadiri perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bone, H. Andi Yusuf, S.IP., M.H. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Yanuar Fad, S.T., M.Si., hadir mewakili kepala badan.
Dalam sambutannya, Yanuar Fad menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone atas dukungan fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.
Ia menegaskan, monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar instrumen administratif atau formalitas, melainkan alat kendali untuk memantau kemajuan program, mengidentifikasi kendala sejak dini, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten dapat membantu pemerintah daerah memantau perkembangan fisik dan keuangan, mendeteksi potensi hambatan, serta memastikan penggunaan sumber daya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Yanuar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara optimal. Keselarasan tersebut dinilai berpengaruh terhadap pencapaian indikator makro pembangunan, efektivitas penyerapan anggaran, serta pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran yang dikelola tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut difokuskan pada empat agenda utama, yakni evaluasi indikator pembangunan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, identifikasi hambatan dan isu strategis, serta perumusan rencana tindak lanjut.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program pembangunan. Menurutnya, program yang baik harus diawali dengan perencanaan matang, didukung data akurat, serta disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh perencanaannya. Karena itu, perencanaan harus menjadi perhatian utama. Banyak program tidak mencapai hasil maksimal karena sejak awal tidak didukung perencanaan yang baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan. Para perencana, kata dia, harus memiliki kompetensi, pengalaman, serta kemampuan membaca kondisi dan kebutuhan daerah secara objektif.
Andi Akmal menambahkan, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada data yang valid dan kondisi riil di lapangan. Pendekatan bottom-up atau perencanaan dari bawah perlu diperkuat agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
“Data yang digunakan harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukan dibuat-buat. Perencanaan juga harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di bawah. Dengan begitu, program yang dirumuskan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah pada dasarnya harus berorientasi pada tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, terutama perlindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa.
Menurutnya, tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang kuat, terarah, dan terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Wakil Bupati Bone yang memiliki pengalaman selama 10 tahun di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan 10 tahun di DPR RI itu juga mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat peran koordinasi dan fasilitasi pembangunan di daerah.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari kemajuan kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan keselarasan perencanaan agar program pembangunan provinsi dapat mendukung kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
“Kabupaten/kota merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, kami berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan searah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal juga menyampaikan harapan agar pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dilakukan secara lebih merata, termasuk memperkuat kawasan Bone dan sekitarnya sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah timur provinsi.
Ia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan di Kabupaten Bone, termasuk melalui bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas perencanaan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta mendorong pembangunan yang efektif, merata, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.(*)
