(*)
BONE – PENAAKTUAL.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone melakukan aksi demonstrasi di tiga titik aksi, PLN, Perumda Air Minum Wae Manurung, dan Pemkab Bone .kamis (1/10/2026)
Usai mendatangi PLN dan PDAM Bone , mereka melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah daerah agar mendesak ketiga lembaga tersebut memberi solusi yang nyata dan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat
Setibanya di Pemda Bone Mereka diterima oleh pj. Sekda Edy Saputra Syam didampingi Kabag ekonomi a. Padauleng , Asisten II Drs. Andi Amran, juga di hadiri A.Irwandi Burhan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone dan sekretaris dinas perhubungan kab. Bone Ikhwan Jufri
Persoalan yang dibawa para mahasiswa tidak lain menyoroti persoalan pelayanan publik terutama krisis air bersih/layanan PDAM, gangguan atau pelayanan kelistrikan PLN, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah
Dalam aksinya mahasiswa mempertanyakan sekaitan transparansi PLN mengenai pemadaman serta kepastian kompensasi bagi warga yang dirugikan melihat jadwal pemadaman dilapangan disebut tidak selalu sesuai dengan jadwal yang diumumkan.
Apalagi ada penggunaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dana listrik yang dialihkan 10 % untuk PJU apakah untuk pengadaan PJU , pemeliharaan PJU,atau pembayaran rekening listrik PJU
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berapa besar pajak yang dipungut melalui pembayaran listrik, ke mana dana tersebut dialokasikan, serta apa hasil penggunaannya. Karena itu, Pemkab Bone wajib membuka data penerimaan dan penggunaan pajak tersebut secara transparan agar dapat diawasi oleh publik,” ujar mahasiswa
Begitu pula PDAM sekiranya menjelaskan lonjakan tagihan air yang diduga mencapai empat kali lipat, agar membuka dasar perhitungan rekening, memastikan akurasi pencatatan meter, dan memperbaiki kualitas pelayanan air bersih.”
Menanggapi aksi tersebut, Pj Sekda Bone Edy Saputra Syam menyebut gangguan PDAM disebabkan berkurangnya pasokan air baku akibat kemarau panjang. Dan Hujan diperkirakan turun pada awal Desember, meski begitu Pemkab tetap menyiapkan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Pj.Sekda juga jelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir dipengaruhi oleh faktor alam. Debit air pada pembangkit listrik yang menjadi salah satu sumber pasokan utama bagi Kabupaten Bone mengalami penurunan, sehingga pasokan daya berkurang dan pemadaman bergilir harus dilakukan.
Menurutnya, kemarau panjang menyebabkan debit air menurun sehingga pasokan listrik ikut berkurang karena sebagian sumber pembangkit bergantung pada tenaga air.yang berdampak pemadaman bergilir
Selain itu Mengenai pajak dan retribusi daerah, Pj.sekda Bone membenarkan adanya alokasi 10 persen dari penggunaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik untuk PJU.
“Anggaran saat ini sekitar 1 M dan itu di gunakan untuk membayar pemeliharaan sekitar 1600 titik lampu jalan yang ada di kab. Bone , kenapa banyak di kota Krn memang fokusnya dikota tapi kita tidak mengesampingkan di kecamatan2 di luar kota” ujarnya
Bahkan menurutnya Edy pemerintah daerah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk membayar dan mengelola penerangan jalan umum.“Saya telah memerintahkan verifikasi dan validasi terhadap data pembayaran setiap tahun, termasuk memastikan objek serta besaran yang dibayarkan,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan Bone,Ikhwan Jufri secara tehnis menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, terutama keterbatasan biaya atau anggaran.
“Anggaran Rp1 miliar dari pengadaan lampu 1600 titik itu kami bagi untuk dua kebutuhan, namun Prioritas kami saat ini adalah wilayah perkotaan.Sebanyak 1.200 titik telah kami selesaikan, sedangkan 400 titik lainnya belum kami tuntaskan.
“Kami tidak ingin gegabah menyelesaikan seluruhnya sekaligus karena masih ada kebutuhan hingga Desember. Kami khawatir pada Desember nanti muncul kebutuhan yang bersifat krusial atau mendesak. Karena itu, anggaran tersebut tetap kami siapkan, terlebih kita akan menghadapi Porprov,” jelas Jufri
Disisi lain Irwandi Burhan, mengapresiasi aksi PMII sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.Menurutnya, kritik mahasiswa merupakan cambuk bagi para pejabat dan bukan aib yang harus disesali. Kritik tersebut, kata dia, justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan DPRD.
Ia menegaskan, terkait persoalan PDAM, PLN, dan pernyataan Pemkab Bone, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan.“Kami dari legislatif tidak akan berhenti dalam situasi apa pun. Kami tetap berkewajiban mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan yang ada di DPRD,” tegasnya.
Diakhir aksi tersebut PMII Bone meminta DPRD Bone menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan Pemkab, DPRD, PLN, dan pihak pihak terkait lainnya.
Apabila dalam waktu 7 × 24 jam tidak terdapat jawaban yang jelas, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan yang telah disampaikan, PMII Bone akan melanjutkan aksi demonstrasi dengan jumlah massa dan eskalasi yang lebih besar.
